PAMEKASAN | JATIMTRENDING.ID — Pemerintah Kabupaten Pamekasan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah untuk menyempurnakan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) tahun 2026.
Langkah tersebut dibahas dalam forum optimalisasi penyusunan PJPK yang digelar di Wahana Bina Praja, Kamis, (22/10/2026).
Kegiatan itu diinisiasi DP3AP2KB sebagai upaya menyatukan arah kebijakan kependudukan dengan kebutuhan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Forum koordinasi dihadiri Bapperida dan sejumlah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap indikator pembangunan kependudukan.
Peserta berasal dari sektor pekerjaan umum, perdagangan, sosial, kesehatan, perumahan, komunikasi, pelayanan perizinan, serta perangkat terkait lainnya.
Pertemuan tersebut membahas penyelarasan data, indikator, program, dan kebijakan agar dokumen PJPK memiliki dasar perencanaan yang kuat.
Pemerintah daerah menilai perubahan struktur penduduk membutuhkan kebijakan yang responsif, terukur, terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah Pamekasan menegaskan, PJPK penting untuk memberikan arah pembangunan berdasarkan dinamika serta proyeksi kependudukan setempat.
Pesan itu disampaikan melalui Kepala DP3AP2KB saat membacakan sambutan Sekretaris Daerah dalam kegiatan koordinasi tersebut.
Penyusunan kebijakan kependudukan tidak bisa dikerjakan secara parsial karena persoalannya berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan.
Isu yang perlu diantisipasi mencakup jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia, pembangunan keluarga, mobilitas, dan administrasi kependudukan.
Karena itu, PJPK diharapkan menjadi pedoman bersama ketika perangkat daerah menetapkan sasaran dan merancang intervensi pembangunan.
Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Etty Dwi Hariani, turut memberikan masukan melalui pertemuan daring menggunakan aplikasi Zoom.
Menurut Etty, dokumen PJPK Pamekasan telah tersusun baik, namun masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek penting.
Perbaikan diperlukan agar dokumen tersebut tidak berhenti sebagai kelengkapan administrasi, melainkan menjadi landasan kebijakan yang benar-benar digunakan.
BKKBN mendorong penggunaan indikator terukur, data valid, program sesuai masalah, serta pembagian tanggung jawab yang jelas.
Menindaklanjuti masukan tersebut, setiap perangkat daerah diminta melengkapi dan memvalidasi data sesuai tugas serta kewenangannya.
Integrasi data diperlukan karena informasi kependudukan tersebar pada sektor kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan, dan keluarga.
Data yang terpadu akan membantu pemerintah memetakan tantangan secara akurat serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Pemkab Pamekasan berharap PJPK final menjadi pijakan kolaboratif untuk memperkuat pembangunan keluarga dan meningkatkan kualitas penduduk berkelanjutan.
