SURABAYA | JATIMTRENDING.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar forum strategis Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperkada tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Merah Putih (KD/KMP) se-Jawa Timur, Selasa (3/6/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Hayam Wuruk, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ini dihadiri berbagai pejabat penting dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Wakil Bupati Sampang, H. Ahmad Mahfudz, turut hadir mewakili Kabupaten Sampang, sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan implementasi Koperasi Desa sebagai program unggulan nasional.
Forum ini menjadi langkah konkret dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 terkait penguatan ekonomi desa berbasis koperasi melalui pendirian Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih.
Koperasi ini dirancang sebagai motor penggerak usaha kolektif berbasis potensi lokal yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Haris Sukamto, menegaskan pentingnya percepatan harmonisasi Raperkada agar pelaksanaan KD/KMP di setiap daerah berjalan optimal dan terintegrasi.
“Kami mengajak semua daerah serius menuntaskan harmonisasi, pembulatan, dan penetapan Raperkada agar implementasinya tepat sasaran dan membawa manfaat luas bagi masyarakat,” tegas Haris.
Ia juga mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah yang telah memulai proses harmonisasi, serta berharap Jawa Timur dapat menjadi pionir dalam pelaksanaan koperasi desa di tingkat nasional.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota yang aktif mendukung keberhasilan program prioritas nasional ini.
Ia menekankan pentingnya akselerasi dan kebijakan diskresi di tingkat daerah untuk mempercepat realisasi koperasi desa dalam menjawab tantangan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Menurut Adhy, keberhasilan program KD/KMP sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan komitmen nyata dari pemerintah daerah dalam melakukan transformasi ekonomi berbasis komunitas.
Kehadiran Wakil Bupati Sampang dalam forum ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sampang dalam memperkuat struktur kelembagaan ekonomi desa berbasis koperasi rakyat.
Hal ini selaras dengan visi pembangunan daerah yang menekankan kemandirian desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Forum ini ditutup dengan sesi diskusi intensif antarperwakilan daerah, bertukar pandangan mengenai strategi terbaik mempercepat legalisasi dan pelaksanaan koperasi desa yang sesuai kebutuhan lokal.
Dengan terbangunnya kerangka hukum yang kuat, KD/KMP diharapkan menjadi instrumen utama pemberdayaan desa dan memperkuat kemandirian ekonomi di seluruh pelosok Jawa Timur.
