BANGKALAN | JATIMTRENDING.ID — Pemerintah Kabupaten Bangkalan menindaklanjuti rencana revitalisasi Alun-Alun Bangkalan melalui dukungan Bantuan Kemasyarakatan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah tersebut ditempuh untuk mempercepat penataan salah satu ruang publik penting yang menjadi identitas Kabupaten Bangkalan.
Perwakilan Pemkab Bangkalan melakukan kunjungan ke Istana Negara pada Senin, 19 Oktober 2026, guna membahas rencana tersebut.
Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya daerah memastikan dukungan pemerintah pusat dapat diteruskan sesuai prosedur berlaku.
Revitalisasi Alun-Alun Bangkalan ditargetkan mulai ditindaklanjuti pada 2027 setelah seluruh tahapan perencanaan dan mekanisme administrasi terpenuhi.
Pemerintah daerah berharap program ini meningkatkan kualitas ruang publik agar lebih tertata, nyaman, aman, dan mudah dimanfaatkan.
Selama ini, alun-alun berfungsi sebagai ruang terbuka sekaligus tempat masyarakat menjalankan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
Karena itu, penataan kawasan diharapkan mampu memperkuat fungsi alun-alun sebagai pusat aktivitas warga Kabupaten Bangkalan.
Revitalisasi tidak hanya diarahkan untuk memperbarui tampilan kawasan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan masyarakat ketika beraktivitas.
Dukungan Presiden melalui Bantuan Kemasyarakatan diharapkan membantu pemerintah daerah mendorong rencana tersebut menuju tahap realisasi.
Meski demikian, pelaksanaan revitalisasi tetap mengikuti ketentuan, tahapan, dan mekanisme yang berlaku dalam penyelenggaraan pembangunan.
Pemkab Bangkalan masih perlu mematangkan sejumlah aspek, termasuk perencanaan teknis, pembiayaan, jadwal pekerjaan, serta koordinasi lintas pihak.
Pemerintah daerah menilai ruang publik yang representatif dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dari berbagai kelompok.
Penataan Alun-Alun Bangkalan juga diharapkan mendukung lingkungan perkotaan yang lebih teratur dan memperkuat kebanggaan warga.
Dengan target 2027, revitalisasi Alun-Alun Bangkalan menjadi bagian dari agenda peningkatan fasilitas publik berbasis kebutuhan masyarakat.
