PROBOLINGGO | JATIMTRENDING.ID — Pemkab Probolinggo Perkuat Pengamanan Aset dan Zona Integritas Menuju Birokrasi Bebas KorupsiBadan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menggelar sosialisasi pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah birokrasi bebas korupsi.
Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan Tengger, Kantor Bupati Probolinggo, pada Rabu (4/6/2025), dengan melibatkan seluruh pengurus barang dan pengurus barang pembantu dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dalam mendorong pengelolaan aset yang transparan serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis integritas dan akuntabilitas.
Para peserta mendapatkan materi strategis dari dua narasumber utama, yakni Putu Agus Partha Wijaya dari Kejaksaan Negeri dan Khairul Anwar, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo.
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPPKAD, Hellen Ari Hermawan, menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi pengurus barang dalam menjaga dan mengamankan aset milik pemerintah daerah.
Menurutnya, penguatan pengelolaan aset erat kaitannya dengan upaya meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang tengah diupayakan beberapa OPD.
“Tahun ini, ada empat OPD yang diajukan untuk meraih predikat ZI menuju WBK, termasuk BPPKAD sebagai pionir reformasi birokrasi berbasis pengelolaan aset,” ungkap Hellen dalam sambutannya.
Putu Agus Partha Wijaya menjelaskan bahwa pengelolaan BMD harus dimulai dari perencanaan yang cermat agar mampu mendukung pelayanan publik secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan OPD.
Ia menyampaikan bahwa terdapat tiga bentuk utama pengamanan BMD, yaitu pengamanan secara administrasi, fisik, dan hukum, yang saling melengkapi dalam menjaga keabsahan dan keberlanjutan aset daerah.
Pengamanan administrasi dilakukan melalui pencatatan dalam daftar barang dan sistem informasi aset, sementara pengamanan fisik dilakukan lewat kontrol langsung atas lokasi dan keberadaan aset.
Sementara itu, pengamanan hukum mencakup dokumen kepemilikan sah seperti sertifikat tanah dan BPKB kendaraan, sebagai bentuk perlindungan legal atas aset yang dikuasai pemerintah daerah.
Putu Agus juga menekankan perlunya sinergi antara pelaksana teknis dan pimpinan OPD agar proses pengamanan BMD berjalan optimal, sistematis, dan minim risiko penyimpangan atau gugatan.
Dukungan konkret Kejaksaan Negeri terhadap pengamanan aset daerah diwujudkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) bersama sejumlah OPD yang membutuhkan pendampingan hukum.
Ketua TP2D Kabupaten Probolinggo, Khairul Anwar, menekankan bahwa pembangunan ZI bukan hanya program jangka pendek, melainkan proses jangka panjang menuju sistem birokrasi yang berintegritas.
“Pengamanan aset merupakan cerminan nyata dari keberanian birokrasi menutup celah korupsi, kolusi, dan konflik kepentingan yang rentan muncul dalam pengelolaan barang milik negara,” tegasnya.
Ia juga menyoroti strategi sistemik berbasis digital dalam pengelolaan aset, termasuk penggunaan teknologi geospasial serta reformasi peran gudang menjadi pusat kendali logistik pemerintah.
Selain itu, Gus Anwar mendorong pemanfaatan aset idle bagi program kerakyatan, keterlibatan masyarakat dalam audit sosial, dan penerapan sistem pengawasan dini melalui Inspektorat Daerah.
Langkah-langkah inovatif ini diharapkan memperkuat struktur pengelolaan aset daerah serta memastikan bahwa semua proses berjalan dengan transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan.
Ia menegaskan bahwa integritas birokrasi harus tercermin tidak hanya dalam slogan, tetapi juga dalam sistem kerja, perilaku organisasi, dan tata kelola pelayanan kepada masyarakat.
“Mari kita tunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo benar-benar SAE—Sejahtera, Amanah, Religius, dan Eksis Berdaya Saing—bukan hanya dalam kata, tetapi juga dalam kerja dan tata kelola,” pungkasnya.
