SUMENEP | JATIMTRENDING.ID — Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) menggelar pertemuan penting di Pondok Pesantren Al-Amien, Prenduan, Sumenep, Madura.
Pertemuan berlangsung pada Jumat siang, 22 Agustus 2025, dan dihadiri oleh para ulama serta pengasuh pesantren Madura.
Ulama dan pengasuh pesantren hadir dari empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep untuk membahas evaluasi haji.
Silaturahmi para ulama dan pengasuh pesantren itu diawali dengan pengantar yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal BASSRA, KH Syafik Rofi’i.
Dalam sambutannya, Syafik Rofi’i menjelaskan, pertemuan ini tidak sekadar silaturahmi, melainkan juga forum evaluasi penyelenggaraan ibadah haji.
“Tujuan utama pertemuan ini membahas evaluasi pelaksanaan haji 2025 yang masih menyisakan sejumlah persoalan hingga ranah hukum,” ujarnya.
Ia menegaskan, evaluasi yang dilakukan BASSRA diharapkan menjadi acuan penting untuk penyelenggaraan haji tahun 2026 mendatang.
Untuk memperlancar jalannya pertemuan, KH Muhdlar Abdullah ditunjuk sebagai moderator sekaligus memandu sesi penyampaian pendapat dari peserta.
Muhdlar Abdullah memberikan kesempatan kepada seluruh peserta forum untuk menyampaikan usulan, masukan, maupun kritik terkait penyelenggaraan haji.
Hasil dari forum akan dituangkan secara tertulis, lalu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, Kemenag, dan BPH.
Tuan rumah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien, KH Ahmad Fauzi Tidjani, menyoroti persoalan pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH).
Menurutnya, jika proses persiapan haji dimajukan, maka jadwal pelunasan ONH juga harus diperhatikan sejak awal.
“Enam bulan sebelum bulan haji, seharusnya seluruh pembayaran ONH sudah tuntas diselesaikan oleh calon jemaah,” katanya.
Forum yang berlangsung secara lesehan itu memunculkan berbagai masukan dan usulan dari para kiai yang hadir.
Pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan menjadi bahan resmi untuk diajukan ke Badan Penyelenggara Haji (BPH).
Selain itu, kesepakatan juga akan dibawa secara tertulis dalam audiensi bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.
Beberapa poin kesepakatan antara lain mendukung BPH sebagai penyelenggara haji profesional dan pembangunan kampung haji di Makkah.
Forum juga menekankan perlunya pemerintah memajukan proses persiapan haji, termasuk penetapan biaya ONH dan pelunasan lebih awal.
Selain itu, pemerintah diminta meningkatkan sinergi dengan Arab Saudi agar data personal jemaah dapat diperoleh lebih cepat.
Kesepakatan lain menegaskan pentingnya rekrutmen petugas haji secara terbuka, profesional, serta pengelolaan dana haji yang transparan.
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua BASSRA RKH Muhammad Rofi’ie Baidlawi bersama Sekjen KH Syafik Rofi’i.
KH Ahmad Fauzi Tidjani sebagai tuan rumah juga didampingi sejumlah kiai, di antaranya KH Fauzi Rosul dan KH Muadz Makki.
Selain itu, tampak pula KH Sufyan Absi, KH Mondir A Rofi’i, KH Ali Rohbini Latief, KH Achmad Mundzir, serta KH Mahrus A Malik.
Tokoh lainnya yang ikut hadir yakni M Abdulloh Syarqowi, KH Bukhori Maksum, KH Abd Ghoffar, KH Sholeh Muksar, dan KH A Busyro Karim.
Nama-nama lain yang juga tampak adalah KH Dja’far Shodiq, HM Jazuli Nur, RKH Abrori Sholeh, hingga RKH Moh Abd Aziz.
